Publikasi,

OPINI: Mengupas Aturan Terbaru Pajak UMKM
Liputan6.com, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 11 Juli 2018

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018. PP tersebut mencabut PP ...


Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil
www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 4 Juli 2013

Pendahuluan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 ...


Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Akhir Tahun
www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 5 Desember 2012

Pendahuluan Tidak lama lagi tahun 2012 akan berakhir. Perusahaan (badan) yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender oleh ketentuan perpajakan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan paling lambat tanggal 30 April 2013. Untuk itu perusahaan perlu melakukan estimasi jumlah PPh Badan Terutang untuk tahun ...


Diskriminasi Pemajakan atas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 11 Juli 2012

Pendahuluan Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Hal ini diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Untuk badan usaha nasional, ...


Menyoal Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP
www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 2 Maret 2012

Pendahuluan Dalam artikel sebelumnya yang berjudul “ Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP ” (ORTax, 5 Agustus 2011), penulis mengemukakan bahwa persyaratan memiliki NPWP bukanlah penentu timbul tidaknya suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment (PE) di Indonesia. Jadi dalam hal ...


Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP
www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 5 Agustus 2011

Pendahuluan Suatu negara berhak memajaki laba usaha sebuah perusahaan yang berdomisili di negara lainnya apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha di negara yang disebut pertama melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dengan kata lain, jika kegiatan usaha sebuah perusahaan dari satu negara dilakukan tidak melalui suatu BUT atau kegiatan ...


Mempertanyakan kembali ketentuan penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Asing
www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, 26 Agustus 2008

Pada akhir Juli lalu Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-2/PJ.03/2008 tentang Penegasan Atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) Di Indonesia. SE ini diterbitkan untuk merespon pertanyaan yang sering muncul sekitar ketentuan terdahulu ...


Halaman 1 dari 2  •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •  Kembali ke atas

Konsultasi Pajak


  •   

Publikasi

» Lihat Publikasi Lainnya ...

Agenda

» Lihat Agenda Lainnya ...

Karir

» Lihat Lowongan Lainnya ...

Kurs

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16637.73
USD 14702
GBP 19077.64
AUD 10626.17
SGD 10663.83

Masa Berlaku :
14.11.2018 - 20.11.2018

» Kurs Selengkapnya ...

Pencarian

Pencarian :
Kategori :