Clinic,

This page contains our participation as a Tax Advisor in Indonesian Tax Community Media - ORTax (Observation and Research Of Taxation)
Click here to post a question in Our Clinic

Makloon di Luar Negri
21 September 2007

Ditanyakan Oleh : reggywidodo

Bisakah dijelaskan kepada saya, untuk transaksi Makloon di luar negri, objek pajak apa saja yang melekat di transaksi tersebut? dan untuk pulau Batam bagaimana? Terima kasih.

» Dijawab tanggal : 27 September 2007
Jawaban :

Yth. Sdr.Reggywidodo

Pemahaman kami atas pertanyaan Saudara atas transaksi maklon di luar negeri dimaksud adalah bahwa perusahaan Saudara sebagai pnerima jasa  yang menggunakan jasa maklon yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa di luar negeri. Jadi pemilik barang adalah perusahaan Saudara.

Potensi pajak yang timbul akibat transaksi tersebut adalah:

1. Pajak Penghasilan pasal 26

  1. Transaksi dengan penduduk (resident) negara Non – Treaty Partner

    Apabila jasa maklon tersebut dilakukan oleh perusahaan dari negara Non-Tax Treaty (tidak terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara tersebut), maka berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf d UU PPh, Saudara wajib memotong PPh pasal 26 final dengan tarif  20%.  Apabila perusahaan di luar negeri tidak bersedia di potong PPh pasal 26 atau perusahaan Saudara menanggung PPh pasal 26, maka PPh pasal 26 tersebut dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan (gross-up) pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan PPh pasal 26 tersebut (penjelasan PP No.138 Tahun 2000 pasal 4 huruf d)

  2. Transaksi dengan penduduk (resident) negara Treaty Partner

    Apabila jasa maklon tersebut dilakukan oleh perusahaan dari negara Treaty Partner, maka sepanjang perusahaan di LN tersebut dapat menunjukkan SKD (Surat Keterangan Domisili) maka Saudara harus memperhatikan ketentuan dalam Tax Treaty yang terkait dengan transaksi tersebut. Negara sumber hanya dapat memajaki laba usaha perusahaan luar negeri apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara sumber melalui  Bentuk Usaha Tetap (BUT) di mana untuk jasa pada umumnya ditentukan oleh time test. Karena jasa maklon di lakukan di luar negeri maka tentu tidak menimbulkan BUT di Indonesia. Oleh karena itu perusahaan luar negeri tersebut  tidak dikenakan pemotongan PPh sama sekali.

    Sebagai tambahan, dalam Tax Treaty Indonesia dengan beberapa negara, misalnya dengan Australia, dapat dimungkinkan bahwa perusahaan dengan domisili Australia yang melakukan jasa maklon atas barang milik perusahaan Indonesia dianggap merupakan BUT perusahaan Indonesia tersebut di Australia.

2. Pajak Pertambahan Nilai

            Jasa maklon yang dilakukan di luar negeri merupakan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean , sehingga dikenakan PPN (setor sendiri).PPN yang disetor dapat dikreditkan.

Jasa maklon di Pulau Batam

1. PPN

Pulau Batam terdiri dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) Pulau Batam dan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dimana masing-masing wilayah tersebut memberlakukan peraturan perundang-undangan perpajakan (khususnya PPN dan PPn BM) yang berbeda (S-882/PJ.53/2005)

  • Sepanjang pemberi jasa dan penerima jasa termasuk jasa maklon dan subkontrak berada di DPIL Pulau Batam maupun DPIL di luar Pulau Batam, maka atas penyerahan jasa tersebut  terutang PPN. Dalam hal ini yang berlaku sepenuhnya adalah UU PPN di mana jasa maklon tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar harga kontrak kerja (ongkos kerja ditambah pengganti harga bahan/barang yang benar-benar digunakan oleh PKP pemberi jasa untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
  • Sepanjang penerima jasa berada di DPIL Pulau Batam atau DPIL di luar Pulau Batam sedangkan pemberi jasa  berada di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, maka terhitung 1 Januari 2004 sampai dengan 18 Juli 2005, jasa tersebut belum terutang PPN (PP No.63 Tahun 2003)
  • Terhitung mulai tanggal 19 Juli 2005 atas penyerahan jasa-jasa termasuk jasa maklon dan subkontrak dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam  terutang PPN (PP No.30 Tahun 2005)
  • Hingga saat ini penyerahan jasa di / ke Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam tidak dipungut PPN, kecuali Pengusaha Kena Pajak (PKP) kawasan itu memilih untuk dikenakan PPN (SE-26/PJ.53/2003).

2. PPh pasal 23

Berdasarkan PER-70/PJ/2007, jasa maklon merupakan obyek pemotongan PPh pasal 23 (dengan tarif efektif 3%).



Back to Top - Back to Clinic Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 15847.88
USD 14085
GBP 17641.74
AUD 9835.27
SGD 10370.8
* Rupiah

Effective Date :
17.07.2019 - 23.07.2019

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :