Clinic,

This page contains our participation as a Tax Advisor in Indonesian Tax Community Media - ORTax (Observation and Research Of Taxation)
Click here to post a question in Our Clinic

Jasa Perantara vs Jasa Freight Forwarding
11 September 2007

Ditanyakan Oleh : arthieraj

Sehubungan dengan berlakunya PER 70/PJ/2007, apa saja yg termasuk Jasa Perantara?apakah termasuk Jasa Handling?Bagaimana perlakuan Jasa yg dihasilkan oleh Perusahaan Freight Forwarding dimana didalamnya ada Jasa Trucking, Jasa storage, Jasa Handling, Jasa Fumigasi, dsb? Jasa Freight Forwarding sudah tidak ada, tapi jasa yang dihasilkan oleh Forwarder seperti Jasa diatas apakah object 23 seperti yg dimaksudr PER 70? Terima kasih

» Dijawab tanggal : 9 October 2007
Jawaban :

Sebagaimana Peraturan maupun Keputusan Dirjen Pajak sebelum-sebelumnya yang mencantumkan Jasa Perantara sebagai jasa lain yang menjadi obyek pemotongan PPh pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, PER-70/PJ/2007 pun tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Jasa Perantara dan apa saja yang termasuk dalam lingkup pengertian Jasa Perantara. Dengan demikian pengertian Jasa Perantara bisa menjadi sangat luas. Secara umum jasa perantara dapat diartikan sebagai kegiatan mempertemukan pihak pembeli dan penjual. Apabila terjadi transaksi, maka pihak perantara mendapatkan imbalannya berupa komisi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pembeli atau penjual bahkan bisa juga dengan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Sementara itu pengertian Jasa Freight Forwarding pernah didefinisikan dalam PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007) yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan SK Menhub tersebut, yang dimaksud dengan Jasa Freight Forwarding adalah :

usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihandan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa jasa Freight Forwarding mencakup rangkaian beberapa kegiatan yang perlu dilakukan hingga diterimanya barang oleh pihak yang berhak. Setelah itu barulah perusahaan Freight Forwarding akan menerima uang jasa dari Pemilik Barang. Hal ini dapat dibedakan dengan Cargo Broker yang bertindak hanya sebagai perantara (broker) yang kegiatannya sebatas mempertemukan pihak perusahaan pengangkutan (pelayaran) dengan pihak pemilik barang dan tidak melakukan rangkaian kegiatan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan jasa Freight Forwarding.

PER-70/PJ/2007 merupakan positive list yang berarti bahwa hanya jasa-jasa yang tercantumlah yang dianggap sebagai jasa-jasa lain yang merupakan obyek pemotongan PPh pasal 23 sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh. Jasa Freight Forwarding tidak tercantum dalam PER-70/PJ/2007, sehingga dapat dikatakan tidak termasuk yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23.

Namun demikian, perlu diperhatikan pula bagaimana perusahaan jasa Freight Forwarding melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan ini dalam praktiknya tidak selalu menggunakan jasa angkutan dari perusahaan lain sebagaimana lazimnya, tetapi menggunakan armada angkutan milik sendiri. Demikian pula dalam penyimpanan barang sementara, beberapa Freight Forwarder memiliki gudang sendiri. Bahkan ada juga yang menyediakan jasa fumigasi (jasa pembasmian hama ke dalam container). Jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau terpisah dari paket jasa Freight Forwarding sebagaimana didefinisikan dalam Kep. Menhub No.10 Tahun 1998, menurut hemat kami, bisa jadi jasa trucking terkena pemotongan PPh pasal 23 (1,5%) atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat apabila memenuhi persyaratan (berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis), jasa storage bisa terkena PPh pasal 23 (4,5%) atas jasa custodian / penyimpanan atau dapat juga terkena PPh Final (10%) apabila dilakukan persewaan ruangan dalam gudang, dan jasa pembasmian hama (1,5%) atas jasa fumigasi.

Jasa handling umumnya sudah termasuk dalam jasa Freight Forwarding dan karena jasa ini tidak termasuk dalam list PER-70/PJ/2007, maka seharusnya tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Jasa handling sendiri tidak termasuk dalam positive list, kecuali jasa ground handling yang termasuk dalam jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.



Back to Top - Back to Clinic Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 15542.12
USD 14178
GBP 17461.74
AUD 9548.2
SGD 10260.99
* Rupiah

Effective Date :
09.10.2019 - 15.10.2019

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :