Clinic,

This page contains our participation as a Tax Advisor in Indonesian Tax Community Media - ORTax (Observation and Research Of Taxation)
Click here to post a question in Our Clinic

PPN untuk jasa pelatihan terhadap badan pemerintah
3 January 2008

Ditanyakan Oleh : muslichriza

apakah memberikan jasa pelatihan atau konsultasi kepada badan/institusi pemerintah dikenakan PPN (10%) juga ? karena setahu saya badan/institusi pemerintah tidak memiliki NPWP (tolong koreksi apabila saya salah), bagaimana status PPN-nya? apakah tidak perlu dibayarkan? dan siapa yang harus memotong dan menyetor PPH 23 (4,5%)-nya ? apakah badan/instansi pemerintah tsb? atau lembaga pelatihan?

» Dijawab tanggal : 9 January 2008
Jawaban :

Yth. Muslichriza

 

Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pasal 4 huruf c UU Nomor.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam memori penjelasan, dikatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan

c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Jadi, bukan masalah jika penerima jasa tidak memiliki NPWP. Sepanjang ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi, maka pemberian jasa yang Saudara lakukan terutang PPN. Dapat kami tambahkan bahwa Jasa Pelatihan atau Konsultasi tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai [pasal 4A ayat (3) UU PPN].

Badan/Institusi Pemerintah Termasuk Sebagai Pemungut PPN

Sebagai informasi, Bendaharawan Pemerintah sebagai WP Pemungut / Pemotong wajib memiliki NPWP. Berdasarkan pasal 1 angka 27 UU PPN jo. Kepmenkeu Nomor KMK-563/KMK.03/2003, Bendaharawan Pemerintah (baik pusat maupun daerah), yaitu Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pemungut PPN.

Dalam kasus ini perusahaan Saudara melakukan penyerahan JKP kepada pemungut PPN. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut PPN dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Badan/Instansi pemerintah tersebut. Meskipun demikian, Saudara tetap harus menerbitkan Faktur Pajak (FP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) berdasarkan tata cara pengisian FP dan SSP atas transaksi kepada pemungut PPN.

 

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh23)

Berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh, pihak yang melakukan pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melakukan pemotongan pajak.

Karena pihak yang melakukan pembayaran adalah badan/institusi pemerintah, maka pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Bendaharawan badan / instansi pemerintah tersebut.

Demikian penjelasan kami.

 

Salam

 

Pengasuh



Back to Top - Back to Clinic Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 15943.65
USD 14137
GBP 18483.08
AUD 10111.62
SGD 10444.18
* Rupiah

Effective Date :
17.04.2019 - 23.04.2019

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :