News,

Skema ijon Diliburkan
Harian Bisnis Indonesia, 20 November 2020

Bisnis, JAKARTA — Setelah mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pajak pada tahun ini meniadakan praktik ijon atau yang disebut dinamisasi alias special effort yang selama ini menjadi andalan untuk menimbun penerimaan pada akhir tahun.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapor an Keuangan Kemen terian Keuangan 2019 (Audited) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya peningkatan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 badan yang signifi kan di 20 Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak. Pembayaran itu dilakukan oleh 944 wajib pajak.

Total pembayaran 944 wajib pajak pada Desember 2019 sebanyak Rp14,01 triliun, naik 303,9% atau sekitar Rp9,4 triliun dibandingkan dengan November 2019 yang hanya Rp4,6 triliun.

Menariknya, wajib pajak yang telah membayar PPh Pasal 25 pada Desember 2019, tidak membayar angsuran pada Januari 2020.

Selain itu, LHP tersebut juga mengungkap adanya pembayaran PPh Pasal 25 yang seharusnya jatuh tempo pada Januari dan Februari 2020 dengan nilai masing-masing adalah Rp8,8 triliun dan Rp292 miliar.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama tak bersedia menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis soal hasil audit BPK dan kemiripan skema antara dinamisasi dan ijon.

Namun demikian, Yoga menjelaskan bahwa dinamisasi alias praktik ijon kemungkinan tidak akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini.

Dia beralasan dinamisasi PPh Pasal 25 itu terjadi karena perkiraan PPh terutangnya akan meningkat cukup signifi kan dalam tahun pajak ini.

Persoalannya, pada tahun ini wajib pajak mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah PPh terutangnya juga menurun

“Secara logis tidak bisa melakukan dinamisasi, kecuali untuk beberapa sektor tertentu yang dalam kondisi ini malah meningkat penghasilannya,” kata Yoga kepada Bisnis, Kamis (19/11).

Dalam catatan Bisnis, kinerja ekonomi sampai dengan kuartal III/2020 masih mengalami kontraksi akibat lambannya proses pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi kuartal III/2020 tercatat terkontraksi hingga 3,49%.

Tren ambruknya kinerja ekonomi tersebut juga sejalan dengan kontraksi penerimaan pajak yang sampai September 2020 mendekati angka 17%. Sektor-sektor utama penerimaan pajak seperti manufaktur, perdagangan, dan konstruksi atau real estat mengalami penurunan kinerja yang cukup dalam yakni masing-masing di angka minus 17,16%, 18,42%, dan 19,6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Ind rawati berulangkali mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada tahun ini berisiko meleset dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Hal ini terjadi karena kondisi korporasi maupun masyarakat di Tanah Air yang tertekan akibat pandemi Covid-19. “Penerimaan pajak yang rendah terjadi karena memang mengalami kontraksi dan ini pun masih ada risiko tidak tercapai,” kata Sri Mulyani.

Adapun penerimaan pajak sampai dengan September tahun ini mencapai Rp750,62 triliun atau 62,61% dari target penerimaan pajak 2020 yang sebesar Rp1.198,8 triliun. Artinya hingga akhir tahun nanti, pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp448,18 triliun atau setiap bulan sebesar Rp149,39 triliun.

Dalam catatan Bisnis, praktik ijon sebenarnya memang tidak melanggar undang-undang. Pasalnya, UU PPh hanya mengatur tanggal jatuh tempo. Namun secara prinsip, praktik ini telah dilarang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena dianggap merusak basis data pajak.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa dinamisasi dan ijon pada dasarnya berbeda.

EKONOMI ANJLOK

Dia mengatakan dinamisasi dilakukan untuk mengakomodasi kondisi di mana terjadi kasus ekstrem misalnya ekonomi yang anjlok akibat pandemi seperti saat ini. Jika turun PPh terutangnya di bawah 75%, sementara itu jika naik PPh terutangnya lebih dari 150%.

“Jadi dinamisasi ada dua, dinamisasi naik dan dinamisasi turun, bisa lebih kecil atau besar. Kalau ijon, jadi dia bukan kasus ekstrem seperti di atas, tapi memang diminta karena target penerimaan sulit dicapai,” jelasnya.

Fajry juga menjelaskan bahwa LHP BPK atas LKPP Kementerian Keuangan yang menemukan adanya lonjakan pembayaran pajak lebih dari 300% pada Desember 2019 dibandingkan dengan November 2020 tidak bisa ditarik kesimpulan kalau pemerintah melakukan ijon. Menurutnya, untuk menjus tifi kasi ijon atau tidak perlu diverifikasi apakah PPh terutangnya meningkat lebih dari 150%.

“Tapi kalau dijadikan indikasi praktik ijon, ya bisa saja,” tegasnya. Pernyataan Fajry ini berbeda dengan penuturan dari kalangan pelaku usaha. Wakil Ketua Komite Tetap Bi dang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono menyebut praktik ijon masih terus terjadi.

Sementara itu, istilah dinamisasi dalam praktiknya menurutnya tidak ada perbedaan dengan esensi dari ijon. Menurutnya, salah satu siasat yang dilakukan adalah memperhalus kata ijon dengan dinamisasi atau special effort.

Namun, menurutnya, apapun istilah yang digunakan esensi keduanya tetap sama. “Maknanya sama saja, hanya menggunakan kata-kata yang berbeda. Ijon itu kan kedengarannya tidak enak dan terlalu negatif,” kata dia.

Secara hukum, Herman melihat praktik ijon bukanlah sebuah pelanggaran. Para pengusaha tak keberatan dengan praktik tersebut, selama dilakukan dengan proporsional, tanpa paksaan, dan tidak menim bulkan lebih bayar.

Back to Top - Back to News Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 16787.84
USD 14150
GBP 18784.41
AUD 10333.18
SGD 10536.27
* Rupiah

Effective Date :
25.11.2020 - 01.12.2020

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :