News,

Otonomi Daerah Tak Goyah
Harian Bisnis Indonesia, 17 November 2020

Bisnis, JAKARTA — Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif dan retribusi masih kukuh setelah pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan intervensi khusus pada program prioritas nasional. Artinya, di luar program tersebut, intervensi tarif tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, yang merupakan aturan turunan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah sebelumnya memang memunculkan banyak perdebatan lantaran pemerintah pusat disebut bisa melakukan intervensi tarif. Hal ini dinilai menggerus kemandirian fiskal daerah dan tidak sejalan dengan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Namun, dalam RPP tentang pajak dan retribusi daerah yang diperoleh Bisnis, pemerintah pusat hanya bisa melakukan intervensi terhadap program prioritas nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk menentukan PDRD di luar program prioritas nasional tersebut.

Pemerintah dalam beleid ini menjelaskan bahwa penyesuaian tarif pajak dan retribusi dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda).

Adapun, mekanisme penetapan penyesuaiannya ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Secara umum, substansi Peraturan Presiden tersebut akan mengatur lima aspek. Pertama, proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif.

Kedua, jenis pajak atau retribusi yang akan disesuaikan. Ketiga, besaran penyesuaian tarif. Keempat, mulai berlakunya penyesuaian tarif. Kelima, jangka waktu penyesuaian tarif.

RPP itu juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa melakukan penyesuaian tarif PDRD yang sebelumnya telah di tetapkan dalam Peraturan Presiden oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian, pemerintah pusat memberikan beberapa relaksasi. Salah satunya, jika dalam jangka waktu penyesuaian tarif pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden, tarif yang ditetapkan dalam Perda Pajak dan Retribusi dapat diberlakukan kembali.

Sayangnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo tidak bersedia memberikan keterangan perihal melunaknya pemerintah pusat ini. Senada, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono pun bungkam saat dihubungi Bisnis.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, RPP ini memberikan kepastian dan mencegah adanya gejolak antara pemerintah daerah dan pusat.

“Artinya, sudah dibatasi intervensi dari pemerintah pusat atas kewenangan pemerintah daerah,? kata dia kepada Bisnis, Senin (16/11).

Menurutnya, kali ini pemerintah pusat bersikap jitu dengan membatasi intervensi pada program strategis nasional. Pasalnya, pengerjaan program ini juga membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah daerah. Jika dukungan fiskal hanya diberikan oleh pemerintah pusat, maka akan meningkatkan beban anggaran.

Dengan kata lain, pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan fiskal berupa pemberian insentif pajak dari pemerintah daerah.

“Selain itu, ada proyek strategis nasional yang tak hanya berada di satu daerah. Perlu harmonisasi memang untuk kondisi tersebut,? ujarnya.

DEFINISI

Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah memperjelas definisi dan maksud dari proyek strategis nasional yang akan dijadikan dasar untuk merelaksasi pajak dan retribusi. Enny menyebut tanpa kejelasan defi nisi yang jelas, maka insentif bisa saja kurang optimal dan tidak tepat sasaran.

Menurutnya, pemberian relaksasi tidak hanya dibatasi pada program prioritas nasional. Apalagi tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk penciptaan lapangan kerja secara merata. “Berikan ke investasi yang menciptakan lapangan kerja. Bukan hanya program prioritas nasional, itu (program) apa? Ini perlu diperjelas,? ujar Enny.

Sementara itu, pemerintah menargetkan seluruh aturan turunan dalam UU Cipta Kerja baik berbentuk peraturan pemerintah ataupun Peraturan Presiden akan tuntas pada pekan ini.

Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan saat ini draf rancangan aturan masih dibahas di instansi pemrakarsa oleh panitia antarkementerian. “Pengharmonisasian akan dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian,? katanya.

Back to Top - Back to News Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 16787.84
USD 14150
GBP 18784.41
AUD 10333.18
SGD 10536.27
* Rupiah

Effective Date :
25.11.2020 - 01.12.2020

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :