News,

Pemda Makin Tak Berdaya
Harian Bisnis Indonesia, 10 February 2020

Bisnis, JAKARTA — Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal bakal terpangkas menyusul beralihnya kendali penentuan pajak daerah dan retribusi daerah ke pemerintah pusat

Hal itu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan. Dalam draf yang diperoleh Bisnis, dinyatakan bahwa pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.

Draf rancangan regulasi tersebut menuliskan, terdapat dua kewenangan baru yang dimiliki pemerintah pusat yakni penentuan tarif atas pajak daerah secara nasional serta pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang menghambat kemudahan berusaha.

Pemerintah pusat juga dapat menetapkan tarif tertentu yang berbeda dengan tarif pajak daerah yang telah ditetapkan melalui Perda.

Penetapan tarif diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Pemda wajib menerapkan tarif baru dalam waktu 3 bulan setelah Perpres dirilis.

“Pemerintah pusat dapat menetapkan tarif tertentu yang berbeda dengan tarif pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” tulis Pasal 18 draf rancangan UU tersebut yang dikutip Bisnis.

Terkait evaluasi, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Perda pajak daerah serta Perda dan aturan pelaksanaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemda.

Atas Rancangan Perda pajak daerah, diatur bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD dengan kepala daerah wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi regulasi.

Dalam praktiknya, Menteri Keuangan mengevaluasi Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian- nya dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi serta kebijakan fiskal nasional.

Hasil evaluasi Menteri Keuangan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dengan dua opsi rekomendasi.

Pertama, penetapan Rancangan Perda dapat dilanjutkan karena dianggap sudah sesuai.

Kedua, Rancangan Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.

Sementara itu, saat dihubungi Bisnis, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik tidak bersedia memberikan banyak tanggapan mengenai tergerusnya kewenangan pemerintah daerah ini.

“Kemenko Perekonomian atau Kementerian Keuangan saja, mereka leading. Takutnya enggak pas nanti statement saya. Itu UU [ Omnibus Law Perpajakan] yang masih berproses, baiknya tanya ke leading sektornya saja,” kilahnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (9/2).

Dalam rancangan regulasi ini, Menteri Keuangan memiliki kewenangan super. Menteri Keuangan bisa melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi atas Perda pajak daerah yang telah berlaku.

Apabila hasil evalusasi menyatakan Perda tersebut menghambat kemudahan berusaha, Pemda wajib melakukan perubahan Perda atau- pun aturan pelaksananya paling lama 6 bulan setelah terbitnya evaluasi.

Bagi Pemda yang tidak patuh, Menteri Keuangan dapat memberikan sanksi berupa penundaan ataupun pemotongan transfer ke daerah, dan sejumlah sanksi dalam bentuk lainnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penetapan pajak daerah oleh pemerintah pusat bukan bermaksud untuk memberangus kewenangan daerah.

Menurutnya, kebijakan ini digagas dengan semangat untuk meminimalkan adanya pungutan ganda.

“Intinya memberikan kemudahan, tidak ada lagi pemungutan pajak berganda dan investor tidak akan dipersulit,” ujar Iskandar. Dia menambahkan, permasalahan ini masih terus dibahas oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

INSENTIF

Di sisi lain, payung hukum ekstra ini juga akan mengatur mengenai insentif fiskal di daerah. Fasilitas yang dapat diberikan bisa berupa keringanan, pengurangan, ataupun pembebasan pajak daerah.

Dengan demikian, Pemda tidak dapat lagi menaikkan tarif hingga mencapai batas maksimal sebagaimana yang tertuang dalam UU PDRD. Namun, Pemda diberikan ruang untuk memberikan fasilitas pajak dalam rangka meningkatkan investasi di daerahnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, insentif belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah.

Pasalnya, insentif yang diberikan selama ini hanya bersifat simbolik dalam rangka menunjukkan komitmen pada peningkatan investasi di masing-masing daerah.

Sementara itu, pengusaha di daerah membutuhkan adanya jaminan keterkaitan pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diberikan. Sebab selama ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah masih belum maksimal.

“Itu yang membedakan pajak pusat dengan pajak daerah. Pajak pusat itu ketika kita bayar PPN dan PPh itu alokasinya umum, kalau pajak daerah ada earmarking. Contohnya pajak rokok itu 50% untuk belanja kesehatan, kemudian pajak kendaraan bermotor untuk pemeliharaan jalan dan sebagainya,” jelasnya saat dihubungi Bisnis.

Selama ini, sambungnya, dampak dari earmarking belum sepenuhnya berjalan sehingga dunia usaha di daerah tidak merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki dalam Omnibus Law Perpajakan adalah pelayanan pemerintah daerah serta pengalokasian pajak yang dipungut.

Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian mencakup sejumlah poin krusial mengenai skema perpajakan dan pemberian insentif fiskal.

Saat ini, draf tersebut telah diserahkan pemerintah kepada DPR dan ditargetkan akan diundangkan pada pertengahan tahun ini. Pada edisi Sabtu (8/2), Bisnis telah mengulas mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital yang termuat dalam rancangan UU tersebut.

Tak berhenti sampai pajak transaksi digital dan pemangkasan kewenangan pemerintah daerah, Omnibus Law Perpajakan juga mencakup klausul penagihan kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak.

Bagaimana rinciannya? Apa tujuan adanya klausul tersebut?

Back to Top - Back to News Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 17545.52
USD 14817
GBP 19172.38
AUD 10823.23
SGD 10906.59
* Rupiah

Effective Date :
23.09.2020 - 29.09.2020

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :