News,

Singapura Mengincar Pajak Transaksi Online
Harian Kontan, 13 February 2018

SINGAPURA. Pemerintah Singapura diyakini bakal memasukkan pajak e-commerce pada sidang penyampaian anggaran negara tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada 19 Februari mendatang. Sebanyak delapan dari dua belas ekonom yang disurvei Bloomberg menyatakan, anggaran tahun 2018 Singapura bakal memungut pajak dari para vendor e-commerce.

Pemerintah Singapura tidak lagi akan tinggal diam lantaran melihat potensi yang besar dari pengenaan pajak e-commerce, antara lain pajak barang dan jasa (PPN). Tidak hanya Singapura, negara tetangga seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia sedang mengkaji pajak e-commerce guna mendanai proyek infrastruktur.

Proyeksi BMI Research menyebutkan, enam negara besar di Asia Tenggara akan mendorong transaksi e-commerce di kawasan ini melonjak menjadi senilai US$ 64,8 miliar pada tahun 2021 mendatang.

Adapun pada akhir 2017, nilai transaksi e-commerce di Asia Tenggara bernilai US$ 37,7 miliar. Adapun Credit Suisse Group AG memperkirakan bahwa pertumbuhan belanja online dapat melampaui peritel tradisional hingga 10 kali lipat, dalam beberapa tahun ke depan.

Pengenaan pajak transaksi e-commerce, menurut analis dapat mengurangi ketimpangan dengan kondisi peritel tradisional yang terus berjuang dari serbuan dan meningkatkan popularitas belanja online. "Kami memprediksi kebijakan pengenaan pajak tersebut akan direalisasikan oleh sejumlah negara lain, setelah Singapura mengaturnya," ujar Nainika Singh, analis BMI Research, seperti diberitakan Bloomberg, Senin (12/2).

Malaysia pungut pajak 6%

Namun apa yang direncanakan Singapura dan negara Asia Tenggara lainnya dinilai berbeda oleh ekonom Chua Hak Bin dan Lee Ju Ye dari Maybank Kim Eng Research yang bermarkas di Singapura. Menurut mereka, pemerintah tidak akan mudah menerapkan pungutan pajak ke pelaku usaha e-commerce.

Chua Hak Bin dan Lee Ju Ye mencontohkan, seperti terjadi di Vietnam dan Filipina, pelaku usaha perdagangan online menemukan cara untuk menghindari pajak di negara asalnya.

Pemerintah Singapura hingga kini membebaskan pungutan terhadap transaksi e-commerce atas pembelian barang yang nilainya tidak melebihi S$ 400 atau setara US$ 300 per pengiriman.

Sebagai perbandingan, di Thailand, Departemen Keuangan di negara tersebut mengusulkan penetapan pajak sebesar 15% atas vendor online yang nama domainnya terdaftar di Singapura.

Senada, di Indonesia aturan pajak e-commerce juga akan diberlakukan. Dalam beberapa waktu ke depan, aturan tentang e-commerce akan dirilis oleh otoritas yang berwenang.

Adapun pemerintah Malaysia, telah membicarakan soal pungutan pajak atas pemain e-commerce asing selama berbulan-bulan. BMI Researh menyebut, Malaysia akan kenakan pungutan 6% bagi pebisnis online.

Back to Top - Back to News Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 16879.85
USD 13581
GBP 19030.78
AUD 10746.49
SGD 10338.77
* Rupiah

Effective Date :
21.02.2018 - 27.02.2018

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :