News,

Pemerintah Bakal Pajaki Perusahaan Digital Asing
Harian Kompas, 19 February 2020

Rancangan "Omnibus Law" Perpajakan memuat rencana memajaki perdagangan melalui sistem elektronik. Termasuk pajak penghasilan atas kegiatan melalui sistem elektronik oleh perusahaan asing. JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan memuat rencana itu. Pengenaan pajak penghasilan atas ...


Investasi Dan PAD Tak Terpengaruh
Harian Bisnis Indonesia, 18 February 2020

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakini langkah pemerintah pusat merancang omnibus law perpajakan tak berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan investasi maupun penerimaan asli daerah melalui pajak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pihaknya tidak menghawatirkan omnibus law karena memiliki cara ...


Pajak Bisa Bikin Resesi
Harian Bisnis Indonesia, 18 February 2020

Bisnis, JAKARTA — Ekono- mi Jepang dihantui kemungkinan resesi akibat kenaikan pajak penjualan pada kuartal IV/2019. Produk domestik bruto Jepang menyusut 6,3% secara tahunan dari kuartal sebelumnya, penurunan terbesar sejak kenaikan pajak 2014. Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Bank of Japan memperkirakan dampak yang lebih kecil dari ...


Pengenaan PPN dan Dilema Tarif Tontonan Streaming
Harian Bisnis Indonesia, 17 February 2020

Dalam Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dari luar maupun dalam negeri. Mengacu kepada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seluruh perusahaan over the top ...


Perlu Konsensus Pemerintah Pusat Dan Daerah
Harian Bisnis Indonesia, 17 February 2020

Bisnis, SEMARANG — Konsensus atau kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan. Dalam draf Omnibus Law perpajakan yang diterima Bisnis, poin mengenai pengaturan pajak daerah akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui penerbitan peraturan presiden (perpres). Selain ...


Penerimaan Belum Maksimal
Harian Bisnis Indonesia, 14 February 2020

Bisnis, JAKARTA — Penerimaan negara dari hasil upaya ekstra atau extra effort ekstensifikasi pajak masih belum maksimal. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Kemeterian Keuangan Angin Prayitno Aji mengatakan pembayaran pajak dari ekstensifi kasi tahun lalu mencapai Rp28 triliun dengan 3 juta wajib pajak (WP) baru. Capaian tersebut ...


Akses EFIN Cukup Lewat SMS
Harian Bisnis Indonesia, 13 February 2020

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah menyederhanakan mekanisme Electronic Filing Identification Number (EFIN), dengan hanya menggunakan telepon genggam. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi mengatakan bahwa ke depan, wajib pajak bisa meminta EFIN sebagai syarat e-Filing melalui sistem one time password (OTP) yang dikirim melalui ...


Page 8 of 1221  •  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •  Back to Top

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 17984.03
USD 16509
GBP 20371.12
AUD 9995.72
SGD 11512.15
* Rupiah

Effective Date :
08.04.2020 - 14.04.2020

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :