News,

Ini Alasan Gubernur Banten Hapuskan Denda Pajak Kendaraan Bagi Warga
kompas.com, 6 November 2020

KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kebijakan pengurangan denda pajak kendaraan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Hal itu terungkap saat menghadiri Rapat Paripurna di gedung DPRD Banten. Kamis (5/11/2020). "Kita berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak daerah serta kebijakan-kebijakan untuk meringankan beban ...


Merapal Arah Sinyal Pajak Digital
Harian Bisnis Indonesia, 5 November 2020

Sorot mata di penjuru dunia tengah fokus memantau perkembangan pemilihan presiden Amerika Serikat. Pasalnya, figur yang akan menjadi pemenang menentukan arah kebijakan ekonomi global, termasuk masa depan pemajakan atas transaksi digital. Amerika Serikat (AS) di bawah kendali Donald Trump cenderung menerapkan kebijakan berorientasi ke dalam negeri. Salah ...


Rabat Diobral, Tarif Ditahan Rabat
Harian Bisnis Indonesia, 4 November 2020

Kementerian Keuangan begitu agresif menyusun aturan teknis mengenai relaksasi pajak pascapenetapan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, nyali otoritas fiskal seolah kendor saat membahas tentang pemajakan atas transaksi digital. A gresivitas pemerintah saat menyusun UU Cipta Kerja dan aturan turunannya memang patut diacungi jempol. ...


Pilpres AS Dan Tren Investasi Ke Indonesia
Harian Bisnis Indonesia, 3 November 2020

Kebijakan perpajakan yang diusung oleh Joe Biden dan Donald Trump memiliki perbedaan 180 derajat, terutama untuk sektor korporasi. Bagaimana dampak dan potensi yang bisa diambil Indonesia dari persaingan kedua calon Presiden AS tersebut? Asteria Desi K. & Yustinus Andri redaksi@bisnis.com W arga AS akan mengikuti Pemilihan ...


Pertukaran Data Informasi Keuangan Berlanjut
Harian Bisnis Indonesia, 2 November 2020

Kendati sempat terkendala pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya kembali melakukan pertukaran informasi keuangan melalui skema automatic exchange of information (AEOI). Seperti diketahui, keterlambatan pertukaran data ini disebabkan oleh adanya relaksasi batas waktu penyampaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejalan dengan hawar virus corona yang masih belum usai. ...


Aturan Turunan Perlu Terperinci
Harian Bisnis Indonesia, 27 October 2020

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja secara terperinci untuk meminimalisasi adanya multitafsir. Terutama hal yang terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufi kurahman mengatakan bahwa ...


Insentif Yang Nirefektif
Harian Bisnis Indonesia, 26 October 2020

Rezim insentif ini berlanjut setelah dalam UU Cipta Kerja pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal kepada pelaku usaha. Berbagai relaksasi ini cenderung menguntungkan pengusaha dan berpotensi menggerus kinerja penerimaan pajak. Padahal, jika dilihat rapor ekonomi dalam 3 tahun terakhir, korelasi antara pemberian relaksasi dengan peningkatan ekonomi nasional sangat ...


Page 4 of 1249  •  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •  Back to Top

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 16787.84
USD 14150
GBP 18784.41
AUD 10333.18
SGD 10536.27
* Rupiah

Effective Date :
25.11.2020 - 01.12.2020

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :