News,

Tarif Baru Pajak Atas Alat Berat Sebesar 3%
Harian Kontan, 3 September 2008

RUU PDRD JAKARTA. Ini kabar menyedihkan buat pengusaha alat berat. Pasalnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sepakat tetap memajaki alat-alat berat. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU PDRD Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat ...


DPR Usulkan PPN Listrik dan Air Dihapus
Investor Daily Indonesia, 2 September 2008

JAKARTA , Investor Daily Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perpajakan DPR mengusulkan, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk listrik dan air. "Kalau setiap bulan masyarakat membayar listrik dan air terkena pajak, ke depan kita usulkan pajak itu dihapus," kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perpajakan Melchias Markus Mekeng ...


Urus Pajak Motor Sistem Cepat Saji
Jawapos, 2 September 2008

SURABAYA - Layanan lalu lintas semakin variatif. Mulai kemarin (1/9), pemilik kendaraan roda dua (motor) bisa menikmati layanan dokumen dengan samsat drive thru. Sebagai langkah awal, sistem layanan yang terinspirasi restoran cepat saji itu dibuka di Jembatan Merah Plaza (JMP). Priyadi Guritno, warga Rungkut Mejoyo Utara, adalah ''pelanggan'' pertama. ...


Lima Perusahaan Setor Cicilan Rp 600 Miliar
Suara Karya, 2 September 2008

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak lima perusahaan batu bara pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi pertama menyetor dana senilai Rp 600 miliar ke pemerintah. Dana yang akan dikirim ke rekening Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang itu, merupakan jaminan perusahaan membayar tunggakan royalti batu bara. "Kelima kontraktor menunjukkan ...


UU PPh Disahkan Hari Ini
Detik Finance, 2 September 2008

Jakarta - Rancangan undang-undang pajak penghasilan rencananya hari ini akan disahkan oleh DPR hari ini untuk menjadi UU. Pemerintah memotong beberapa pos tarif dalam pajak penghasilan. "Tinggal ketok palu saja, tidak ada perubahan dari yang selama ini diberitakan," ujar anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo dalam pesan singkat yang ...


DPR Berjanji Tidak Ada Klausul Abu-Abu di UU PPN dan PPnBM
Harian Kontan, 2 September 2008

RUU PPN dan PPNBM JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan memperjelas berbagai klausul dan pasal yang ada dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Untuk itu, DPR akan memperjelas beberapa pasal yang selama ini tergolong ke wilayah abu-abu atau grey area. Pasal ...


Mekanisme PPN dinilai rumit
Bisnis Indonesia, 1 September 2008

JAKARTA: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai sistem perpajakan Indonesia khususnya soal mekanisme pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih rumit sehingga menjadi kurang bersahabat dengan dunia industri. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan mekanisme pungutan PPN di Indonesia saat ini sangat rumit. PPN tidak hanya dipungut ...


Page 1156 of 1177  •  1151  1152  1153  1154  1155  1156  1157  1158  1159  1160   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •  Back to Top

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 16092.5
USD 14253
GBP 18096.11
AUD 9938.55
SGD 10442.46
* Rupiah

Effective Date :
12.06.2019 - 18.06.2019

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :